PKS Prihatin Setgab Ribut Masalah Koalisi Daripada Pikirkan Rakyat

Jakarta (5/4) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyesalkan sikap partai koalisi dalam Setgab yang lebih meributkan jabatan menteri, daripada memikirkan nasib rakyat. Apalagi, saat ini harga barang kebutuhan masih tinggi, padahal harga BBM tidak jadi naik.

Hal ini disampaikan Wakil Sekjen PKS Mahfudz Siddiq di Jakarta, Kamis (4/5) menanggapi pernyataan anggota koalisi yang malah meributkan jabatan menteri, tapi melupakan nasib rakyat kecil.

"Isu setgab mengeluarkan PKS dari koalisi adalah isu elit dan tidak penting buat rakyat. Isu besar pemerintah seharusnya fokus mengatasi ketidakpastian yang menghantui rakyat kecil, yaitu apakah BBM akan naik, kapan dan berapa naiknya,"  tegas Mahfudz.
Menurut Mahfudz, pemerintah harusnya fokus menjawab persoalan harga kebutuhan pokok yang sudah terlanjur naik. Padahal, rencana menaikkan harga BBM bersubsidi batal dilakukan per 1 April lalu.
"Bagaimana pemerintah bisa menurunkan harga kebutuhan dasar masyarakat. Ini yang dibutuhkan rakyat dari pemerintah," imbuhnya.
PKS, lanjut Mahfudz, siap menerima konsekuensi apa pun terkait sikap politik mereka yang menolak rencana kenaikan harga BBM.
"Setgab jangan membuat sibuk masyarakat dengan isu koalisi. Turunkan harga-harga sekarang. Itu keinginan masyarakat," tegas dia.

Sumber: Fraksi PKS DPR RI

Lebih Penting Pikirkan Nasib Rakyat Kalau BBM Jadi Naik

Jakarta (3/4) –  Partai Keadilan Sejahtera (PKS) merasa pemberitaan media dan opini publik yang lebih banyak menyorot konflik politik (seperti nasib PKS dalam koalisi) dikhawatirkan akan menghilangkan esensi atau mereduksi makna penolakan penaikan harga BBM oleh rakyat.

“Janganlah isu penolakan penaikan harga BBM yang menjadi isu publik berubah arah menjadi isu elitis soal polemik dan konflik politik diantara partai-partai khususnya yang tergabung dalam koalisi,” demikian saran Jazuli Juwaini, yang juga menjabat Ketua DPP PKS Bidang Ekonomi dan Kewirausahaan.

Menurut Anggota Badan Anggaran DPR RI ini, Paripurna DPR telah usai. Sikap fraksi-fraksi juga sudah jelas. Keputusan telah diambil, meskipun keputusan DPR RI tersebut masih akan diuji materi baik secara formil maupun materiil. Bagi PKS yang terpenting adalah bagaimana nasib rakyat seteleh keputusan Paripurna tersebut.
“Sikap kami jelas. Kami dengar suara rakyat, tolak kenaikan harga BBM. Sebagai konsekuensi kami berbeda dengan pendapat mayoritas fraksi koalisi, silakan Pak SBY evaluasi PKS. Kami siap apapun keputusannya karena prerogatif ada di tangan Presiden SBY. Demikian saja, titik, tidak usah diperdebatkan,” tegas Jazuli Juwaini.
“Selebihnya kami tidak tertarik bicara nasib kami di koalisi. Lebih penting bagi kami untuk membicarakan nasib rakyat pasca paripurna yang menyetujui penaikan harga BBM dengan syarat sebagaimana diatur pada Pasal 7 Ayat 6A UU APBN 2012,” lanjut Anggota Komisi VIII ini.
Terkait posisi PKS pasca Paripurna DPR RI, Jazuli menjelaskan, “Nyatanya, kami saat ini masih bersama koalisi di pemerintahan – sebelum ada keputusan lain dari Pak SBY (mengeluarkan PKS). Maka kami akan tetap memberikan masukan kepada pemerintah/presiden agar BBM bersubsidi tidak dinaikkan, betapapun pemerintah diberikan peluang oleh UU APBN Pasal 7 ayat 6A tersebut,” ungkap Jazuli.
PKS akan tetap mendesak dan mendorong pemerintah untuk melakukan gerakan penghematan (efisiensi) nasional yang masif dan efektif pada pos-pos anggaran di semua kementerian/lembaga. PKS juga akan mendesak pemerintah untuk secara bertahap melakukan penghematan penggunaan energi fosil ini serta melakukan alih energi dari minyak ke energi alternatif supaya kita tidak salalu kerepotan menghadapi fluktuasi harga minyak dunia.
“Apapun akan kami lakukan agar harga BBM bersubsidi tidak jadi naik, dan hal ini juga sangat mungkin dilakukan oleh pemerintah di bawah kepemimpinan Pak SBY. Sehingga rakyat miskin yang hidupnya sudah sulit dan terhimpit tidak bertambah lagi bebannya. Inilah pendapat dan pendirian kami,” pungkas Jazuli Juwaini.

Sumber: Fraksi PKS DPR RI

Pembahasan KUA-PPAS tentang Plafon Anggaran Belanja Sementara 2012

Pembahasan KUA-PPAS tentang Plafon Anggaran Belanja Sementara 2012 di Hotel Galuh Prambanan pada hari Jumat-Ahad 14-16 Oktober 2011 telah menyepakati besarnya plafon sementara untuk belanja langsung sebesar Rp 311.426.236.044,00. Angka tersebut merupakan hasil penyelarasan yang dilakukan untuk menampung pembahasan di masing-masing komisi dengan diasumsikan pada kondisi keuangan yang ada saat ini.

Rapat Komisi C DPRD Kota Majapahit

Pelatihan Anggota Dewan Fraksi PKS DPRD Kota Majapahit

Rapat Paripurna DPRD Kota Majapahit tentang Peraturan Daerah Retribusi Jasa Umum

Rapat Komisi B DPRD Kota Majapahit

Usul Prakarsa Raperda Penyelenggaraan Pendidikan

Puji Syukur kehadirat Allah SWT, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga kita semua bisa hadir di gedung ini untuk menunaikan tugas yang penting, tugas mewakili warga Kota Majapahit dalam rangka menghadirkan keadilan dan kesejahteraan. Sholawat dan Salam kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang merupakan suri tauladan kita dalam berjuang dan berkorban untuk menegakkan keadilan dan memperjuangkan kesejahteraan umat.

Hadirin sekalian yang kami hormati,

Pemandangan Umum FPKS terhadap RAPBD 2010